header

List Perizinan

Pelayanan terkait pengesahan dan pengambilan SK dilakukan pada jam kerja senin - jumat 08.00 s/d 15.00 WIB
Daftar Sekarang

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Surat Pernyataan Kesanggunpan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawabusaha dan/atau kegiatan untukmelakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegitana yang wajib amdal atau UKL/UPL.

Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan (SPPL) bukan merupakan ijin hanya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

 

-       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

-       Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

-       Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

-       Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

-       Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

-       Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

-       Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

-       Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang;

-       Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasai Lembaga Teknis Daerah;

-       Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032;

-       Peraturan Walikota Tangerang No 4 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan

-       Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke tiga atas lampiran peratuan walikota nomor 1 tahun 2017 tentang endelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;. 

- peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

  1. Pemrakarsa harus datang sendiri atau memberikan kuasa untuk menyampaikan formulir dan draft AMDAL yang sudah disusun dan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP;
  2. Pemeriksaan draft dokumen AMDAL dapat dilaksanakan apabila rencana kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah Kota Tangerang;
  3. Petugas memeriksa draft AMDAL yang telah memenuhi format penyusunan SPPL dan lampiran persyaratan;
  4. Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL dan memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakannya dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan;
  5. Kepala DPMPTSP menyerahkan berkas yang sudah masuk dan sudah lengkap ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dibuatkan Rekomendasi AMDAL;
  6. Setelah Rekomendasi AMDAL dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala DPMPTSP menerbitkan Kelayakan Lingkungan Hidup dan SK Ijin Lingkungan;
  7. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen AMDAL mengalamiperubahanpemrakarsawajibmenyusun AMDAL baru.

 

  Peruntukan :   SPPL IMB   Jenis Permohonan :   Baru


    
1.
Scan KTP Pemohon/Penanggung Jawab (Asli)
Wajib
2.
Bukti pelunasan PBB tahun terakhir
Wajib
3.
Gambar Bestek Bangunan Format Cad (Sedikitnya Memuat Gambar Denah, Situasi, Tampak, Potongan, Rencana Pondasi Dan Kolom) ( contoh download di http://dpmptsp.tangerangkota.go.id/main/formulir )
Wajib
4.
Scan SK IPPT / Advice Planning Beserta Lampirannya (Site Plan / Pengesahan Tapak / Surat Keterangan Peruntukan Lahan dari Dinas PUPR)
Wajib
5.
Scan persetujuan tetangga/masyarakat sekitar
Wajib
6.
Scan Surat Permohonan dan Surat Pernyataan ( Surat Pernyataan Yang Asli dan bermaterai rangkap 2 di Sampaikan Ke Kantor DPMPTSP)
Wajib
7.
Scan Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat/ Perjanjian Sewa)
Wajib
8.
Scan Foto lokasi kegiatan (tampak depan, ruangan usaha, penghijauan, tempat sampah terpilah, termasuk kamar mandi)
Wajib
9.
Scan NPWP (Perorangan/Badan Usaha)
Wajib
10.
Scan MOU Pengelelolaan Limbah Medis / Infeksius
Tentatif
11.
Scan Nomor Izin Berusaha (NIB) OSS
Tentatif
12.
Scan Izin Usaha (Yang dikeluarkan Oleh OSS)
Tentatif
13.
Scan Izin Komersial / Izin Operasional Yang dikeluarkan OSS
Tentatif

  Peruntukan :   SPPL USAHA   Jenis Permohonan :   Baru


    
1.
Scan Akta Pendirian Perusahaan
Wajib
2.
Scan persetujuan tetangga/masyarakat sekitar
Wajib
3.
Scan Surat Permohonan dan Surat Pernyataan ( Surat Pernyataan Yang Asli dan bermaterai rangkap 2 di Sampaikan Ke Kantor DPMPTSP)
Wajib
4.
Scan SK IMB beserta Lampiran Gambar IMBnya
Wajib
5.
Scan Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat/ Perjanjian Sewa)
Wajib
6.
Scan Foto lokasi kegiatan (tampak depan, ruangan usaha, penghijauan, tempat sampah terpilah, termasuk kamar mandi)
Wajib
7.
Scan NPWP (Perorangan/Badan Usaha)
Wajib
8.
Scan KTP Pemohon/Penanggung Jawab (Asli)
Wajib
9.
Scan SK IPPT / Advice Planning Beserta Lampirannya (Site Plan / Pengesahan Tapak / Surat Keterangan Peruntukan Lahan dari Dinas PUPR)
Wajib
10.
Scan Izin Usaha (Yang dikeluarkan Oleh OSS)
Tentatif
11.
Scan Nomor Izin Berusaha (NIB) OSS
Tentatif
12.
Scan MOU Pengelelolaan Limbah Medis / Infeksius
Tentatif
13.
Scan Izin Komersial / Izin Operasional Yang dikeluarkan OSS
Tentatif