header

List Perizinan Paralel

List Perizinan

Pelayanan terkait pengesahan dan pengambilan SK dilakukan pada jam kerja senin - jumat 08.00 s/d 15.00 WIB
Daftar Sekarang

Izin hayanan Pengelolaan Sampah

Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan yg sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di http://dpmptsp.tangerangkota.go.id/

  • Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.

2. Pemeriksaan berkas administrasi

  • Pemohon mendapatkan EMAIL persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau EMAIL penolakan (jika berkas tdk sesuai).

3. Peninjauan lokasi obyek izin

  • Pemohon mendapatkan EMAIL pemberitahuan jadwal peninjauan lokasi. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, Pemohon diminta memberikan persetujuan Berita Acara.

4. Pemohon menerima SK Izin yang dikirim oleh kantor POS.

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Baru


    
1.
Scan Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
Wajib
2.
Scan Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunanya digunakan
Wajib
3.
Scan Perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan
Wajib
4.
Scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Wajib
5.
Scan Dokumen Lingkungan
Wajib
6.
Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Wajib
7.
Scan Izin Gangguan (ITU UG atau HO)
Wajib
8.
Scan KTP pemilik tanah atau bangunan
Wajib
9.
Scan NPWP Badan Hukum
Wajib
10.
Scan Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
Wajib
11.
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Scan Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, jika CV
Wajib
12.
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Scan Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi, jika Koperasi
Wajib
13.
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Scan Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
Wajib
14.
Scan Identitas WNA seperti: KITAS / Visa, Paspor
Wajib
15.
Scan Identitas Pemohon WNI seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Wajib
16.
Scan KTP orang yang diberi kuasa
Tentatif
17.
Jika dikuasakan Scan Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
Tentatif

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Balik Nama


    
1.
Scan Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
Wajib
2.
Scan Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunanya digunakan
Wajib
3.
Scan Perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan
Wajib
4.
Scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Wajib
5.
Scan Dokumen Lingkungan
Wajib
6.
Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Wajib
7.
Scan Izin Gangguan (ITU UG atau HO)
Wajib
8.
Scan KTP pemilik tanah atau bangunan
Wajib
9.
Scan NPWP Badan Hukum
Wajib
10.
Scan Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
Wajib
11.
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Scan Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, jika CV
Wajib
12.
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Scan Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi, jika Koperasi
Wajib
13.
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Scan Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
Wajib
14.
Scan Identitas WNA seperti: KITAS / Visa, Paspor
Wajib
15.
Scan Identitas Pemohon WNI seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Wajib
16.
Scan KTP orang yang diberi kuasa
Tentatif
17.
Jika dikuasakan Scan Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
Tentatif

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Perpanjangan


    
1.
Scan Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
Wajib
2.
Scan Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunanya digunakan
Wajib
3.
Scan Perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan
Wajib
4.
Scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Wajib
5.
Scan Dokumen Lingkungan
Wajib
6.
Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Wajib
7.
Scan Izin Gangguan (ITU UG atau HO)
Wajib
8.
Scan KTP pemilik tanah atau bangunan
Wajib
9.
Scan NPWP Badan Hukum
Wajib
10.
Scan Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
Wajib
11.
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Scan Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, jika CV
Wajib
12.
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Scan Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi, jika Koperasi
Wajib
13.
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Scan Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
Wajib
14.
Scan Identitas WNA seperti: KITAS / Visa, Paspor
Wajib
15.
Scan Identitas Pemohon WNI seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Wajib
16.
Scan KTP orang yang diberi kuasa
Tentatif
17.
Jika dikuasakan Scan Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
Tentatif