header

List Perizinan

Pelayanan terkait pengesahan dan pengambilan SK dilakukan pada jam kerja senin - jumat 08.00 s/d 15.00 WIB
Daftar Sekarang

Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama

Pengelolaan pendidikan yang optimal dapat menunjang terbentuknya generasi yang sehat, kuat, cerdas. Karena itu diperlukan pendidikan yang integral dan simultan diantara para pelaku pendidikan. Setelah orang tua, sekolah adalah pihak yang dipercaya mampu memenuhi dan melengkapi pendidikan secara terstruktur dan sistematis.

 

Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama

Output : SK Kepala DPMPTSP 

Masa berlaku :  5 tahun

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  2. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk  Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
  5. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di http://dpmptsp.tangerangkota.go.id/

  • Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.

2. Pemeriksaan berkas administrasi

  • Pemohon mendapatkan EMAIL persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau EMAIL penolakan (jika berkas tdk sesuai).

3. Peninjauan lokasi obyek izin

  • Pemohon mendapatkan EMAIL pemberitahuan jadwal peninjauan lokasi. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, Pemohon diminta memberikan persetujuan Berita Acara.

4. Pemohon menerima SK Izin yang dikirim oleh kantor POS.

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Baru


    
1.
Scan KTP Pemohon
Wajib
2.
Rekening Koran atas nama Badan Hukum
Wajib
3.
Scan Dokumen Studi Kelayakan yang berisi : a. Prospek pendaftaran, keuangan, sosial dan budaya. b. Data perimbangan jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut. c. data perkiraan jarak sekolah dengan sekolah lain sejenis. d. Data kpasitas daya tampung dan lingkup jangkauan sekolah sejenis yang ada
Wajib
4.
Dokumen RIPS yang berisi : Visi dan Misi, Kurikulum, Peserta Didik, Pendidik dan tenaga kependidikan (dilengkapi SK, Fotocopy Ijazah terakhir dan Surat Pernyataan Bersedia Mengajar bermaterei 6000), Sarana dan Prasana, Pendanaan selama 5 tahun, Organisasi, Management Sekolah, Peran Serta Masyarakat
Wajib
5.
Izin tetangga dilengkapi fotocopy KTP dan diketahui oleh Kelurahan setempat
Wajib
6.
Surat pernyataan pemohon bersedia menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan dan kurikulum (bermaterai 6000)
Wajib
7.
Bukti pembayaran PBB tahun berjalan
Wajib
8.
IMB dan IPPT peruntukkan sekolah atas nama Yayasan/ Badan Hukum
Wajib
9.
Scan akte pendirian Badan hukum yang disahkan Kementrian Hukum dan HAM
Wajib
10.
Pas foto Ukuran 3x4
Wajib
11.
Scan Nomor Izin Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Izin Operasional Yang telah terdaftar dari OSS ( Kecuali Instansi Pemerintah)
Wajib