header

List Perizinan

Pelayanan terkait pengesahan dan pengambilan SK dilakukan pada jam kerja senin - jumat 08.00 s/d 15.00 WIB
Daftar Sekarang

Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas

Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan berubahan di dalam sistem transportasi nya. Mal yang besar, atau stadion ataupun kawasan permukiman yang baru akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut. Dengan andalalin maka dapat diperhitungkan berapa besar bangkitan perjalanan baru yang memberlukan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas untuk mengatasi dampaknya.

Output : SK Kepala DPMPTSP

Masa berlaku :  1 tahun

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak Lalu Lintas.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas.

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di http://dpmptsp.tangerangkota.go.id/

  • Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.

2. Pemeriksaan berkas administrasi

  • Pemohon mendapatkan EMAIL persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau EMAIL penolakan (jika berkas tdk sesuai).

3. Peninjauan lokasi obyek izin

  • Pemohon mendapatkan EMAIL pemberitahuan jadwal peninjauan lokasi. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, Pemohon diminta memberikan persetujuan Berita Acara.

4. Pemohon menerima SK Izin yang dikirim oleh kantor POS.

 

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Baru


    
1.
Scan KTP Pemohon/Penanggung Jawab (Asli)
Wajib
2.
Simulasi Lalu Lintas kondisi eksisting
Wajib
3.
Simulasi Lalu Lintas saat pembangunan
Wajib
4.
Simulasi Lalu Lintas sesudah pembangunan
Wajib
5.
Simulasi Lalu Lintas tahun prediksi 5 tahun sesudah pembangunan
Wajib
6.
Analisis Kebutuhan Parkir
Wajib
7.
Analisis Kebutuhan Angkutan Umum (Fasilitasnya)
Wajib
8.
Skenario Penanganan Minimal 3 (tiga)\
Wajib
9.
Analisis Mitigasi (Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah dengan Pengembang)
Wajib
10.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Wajib
11.
Analisis Distribusi Perjalanan (Assigment)
Wajib
12.
Analisis Bangkitan dan Tarikan Perjalanan
Wajib
13.
Data lokasi dan kondisi eksisting fasilitas perlengkapan jalan
Wajib
14.
Surat Keterangan Peruntukan Lahan dari Dinas PUPR
Wajib
15.
Surat Keterangan Ketinggian Bangunan (KKOP)
Wajib
16.
Gambar dan Jenis Rencana Bangunan
Wajib
17.
Gambar Siteplan dan Peta Lokasi
Wajib
18.
Gambaran tentang kegiatan yang akan dibangun
Wajib
19.
Kondisi tata guna lahan pada lokasi perencanaan
Wajib
20.
Batasan wilayah studi (Foto udara/Drone)
Wajib
21.
Kondisi Lalu Lintas eksisting pada kawasan pembangunan
Wajib
22.
Kondisi infrastruktur jalan disekitar kawasan (dilengkapi dengan potongan melintang yang berdimensi)
Wajib
23.
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Rekomendasi
Wajib